Artikel ini bermanfaat? silahkan gunakan tombol dibawah ini untuk mengirimkan artikel ke seluruh teman-teman anda di facebook & Twitter. Moga membawa Manfaat bagi teman-teman kita dan menjadi kebaikan yang senantiasa mengalir untk kalangan praktisi dan akedemisi.

Share

 

Customer Services
counter

visitors by country counter

Syarat-syarat pendirian PPJK

Pengurusan Pemberitahuan Pabean atas barang impor atau ekspor dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir. Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean tidak dilakukan sendiri, importir, atau eksportir dapat memberikan kuasanya kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir.

REGISTRASI adalah kegiatan pendaftaran PPJK yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas berupa Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) dalam rangka akses kepabeanan. Untuk dapat melakukan pengurusan jasa kepabeanan, PPJK wajib memiliki nomor identitas berupa Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK).

NP PPJK berlaku di seluruh Kantor Pabean di Indonesia dan berlaku sampai dengan ada pencabutan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya. Hasil registrasi digunakan untuk melakukan penilaian dan pembuatan profil PPJK. Penilaian dan profil PPJK digunakan sebagai salah satu dasar dalam pemberian pelayanan dan/atau pengawasan kepabeanan kepada pengangkut, importir, dan eksportir yang menguasakan pengurusan jasa kepabeanannya kepada PPJK.

Untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK), PPJK wajib melakukan registrasi melalui media elektronik (website bea cukai di http://www.beacukai.go.id ).  PPJK yang akan melakukan registrasi, wajib memenuhi persyaratan :

  1. kejelasan dan kebenaran alamat (existence );
  2. kejelasan dan kebenaran identitas pengurus dan penanggung jawab (responsibility );
  3. mempunyai pegawai yang berkualifikasi Ahli Kepabeanan (competency ); dan
  4. kepastian penyelenggaraan pembukuan (auditable ).

Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan, berupa (lihat di attachment SE-35/BC/2001 tentang Penelitian PPJK):

  1. penelitian dan penilaian administrasi terhadap data;
  2. penelitian lapangan;

Pejabat Bea dan Cukai memberikan keputusan atas registrasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya data registrasi secara lengkap dan benar.

PPJK yang telah mendapatkan NP PPJK sebelum melakukan kegiatannya wajib menyerahkan jaminan kepada Kantor Pabean yang mengawasi. Bentuk jaminan dapat berupa:

  1. uang tunai;
  2. jaminan bank; dan/atau
  3. jaminan dari perusahaan asuransi

Besar Jaminan :

  1. KPPBC Tipe A1 dan KPU BC sebesar Rp250.000.000,00
  2. KPPBC Tipe A2 sebesar Rp150.000.000,00
  3. KPPBC Tipe A3 sebesar Rp100.000.000,00
  4. KPPBC Tipe A4 sebesar Rp50.000.000,00
  5. KPPBC Tipe lainnya sebesar Rp25.000.000,00

PPJK yang telah mendapatkan Nomor Pokok PPJK, secara administrasi berada di bawah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK. PPJK yang akan melakukan kegiatan selain dari KPPBC yang membawahi domisili PPJK, harus terlebih dahulu :

  1. menyerahkan bukti penerimaan jaminan dari KPPBC yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK; atau
  2. menyerahkan bukti penerimaan jaminan dari KPPBC yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK dan menyesuaikan besarnya jaminan, dalam hal besarnya jaminan yang telah diserahkan tidak mencukupi.

Dokumen yang perlu disiapkan untuk proses registrasi :

  1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
  2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  3. Surat Domisili Perusahaan dan Bagan/Peta Lokasi
  4. API/APIT dan Perijinan dari DEPERINDAG
  5. Pengukuhan PKP, NPWP Perusahaan
  6. Akte Pendirian Perusahaan, Perubahan terakhir, beserta Skep Pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM
  7. Bukti Kepemilikan Kantor/Gudang (sertifikat /perjanjian sewa)
  8. Tanda Pengenal (KTP/Password) serta NPWP dari Direktur Utama, Direktur dan Komisaris
  9. Bagan Struktur Organisasi, Daftar Gaji (bulan terakhir)
  10. Laporan Hasil Audit dan SKP dari Ditjen Pajak
  11. Laporan Hasil Audit DJBC
  12. Laporan Keuangan terakhir yang telah diaudit oleh KAP dan Laporan Keuangan bulanan (lainnya) yang terakhir
  13. Chart of Account (Bagan Akun)
  14. Manual Sistem Akuntansi dan contoh print-out sistem akuntansi (jurnal dan ledger, sesuai yang dilaporkan) bulan terakhir.
  15. Ijazah pegawai bagian akuntansi
  16. Hasil stock opname terakhir
  17. Aplikasi dan dokumen L/C atau bukti pembayaran ke supplier ( contoh 1 bulan terakhir)
  18. Sertifikat Ahli Kepabeanan milik pegawai perusahaan
  19. Sertifikat ISO 9001/9002
  20. Contoh PIB beserta lampirannya (B/L, invoice, surat kuasa, Packing List) 1 bulan terakhir
  21. Foto Lokasi usaha dan aktifitas (tampak muka dan dalam)
  22. Data lainnya

Untuk detailnya, khusus wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya bisa menggunakan Jasa PPJK yang tersebar di berbagai Wilayah (Pahami dan kenali karakter PPJK), kesalahan pemberitahuan terhadap Impor barang yang sudah dikuasakan oleh PPJK menjadi tanggung-jawab Importir itu sendiri.

Copyright © 2014 PT Berkat Panduan Hikam · All Rights Reserved



RSS Feed